Tak sekadar orasi, mereka membawa dua simbol perlawanan terhadap bangunan liar: sepasang sepatu bot dan helm proyek.
Kedua benda itu diserahkan secara simbolis kepada Pemerintah Kota Palembang sebagai dukungan atas langkah berani menertibkan bangunan ilegal, termasuk di kawasan Jalan Angkatan 45 Palembang.
“Sepatu bot dan helm ini lambang bahwa pemerintah harus siap turun ke lapangan, menghadapi pelanggaran dengan keberanian dan perlindungan hukum,” kata Koordinator Aksi, Rizky Pratama Saputra, ST.
Menurut Rizky, aksi Wakil Wali Kota Palembang yang langsung menyikapi pelanggaran tata ruang di Jalan Angkatan 45 menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik dan penegakan aturan.
“Konsistensi dan keberanian seperti inilah yang kami dukung. Penegakan hukum tak boleh tebang pilih,” ujarnya.
Perwakilan KAPL lainnya, Arlan, mendorong momentum ini dijadikan titik awal reformasi menyeluruh sistem perizinan.
Ia menyebut praktik mafia perizinan masih membayangi pembangunan di Palembang.
“Tata kelola harus bersih dari manipulasi dan kepentingan sempit. Kami mendesak evaluasi total terhadap OPD, terutama yang menangani perizinan,” tegas Arlan.
Ia juga memperingatkan bahaya pembangunan yang abai terhadap daya dukung lingkungan.
“Palembang adalah kota sungai. Kalau tata ruang dilanggar terus, kita tinggal menunggu bencana,” tambahnya.
Disisi lain Diaz, juga menyerukan keterlibatan publik dalam pengawasan pembangunan. Ia menilai tindakan Pemkot harus menjadi awal dari reformasi menyeluruh tata ruang dan sistem perizinan.
“Palembang harus dibangun dengan keberanian menindak, kepedulian lingkungan, dan keterlibatan masyarakat,” ujarnya.
Meski tak dihadiri langsung pejabat utama, aksi KAPL tetap diterima oleh Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palembang, Robertus Edison Hendri, S.STP., M.H.
“Aspirasi ini akan saya sampaikan kepada pimpinan,” ujarnya saat menerima simbol sepatu bot dan helm dari peserta aksi.
KAPL menutup aksinya dengan pesan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Ratu Dewa dan Prima Salam (RDPS), agar segera mengevaluasi jajaran internal dari staf hingga pimpinan OPD demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berpihak pada rakyat serta lingkungan.(Yanti/rilis)